Kinerja Industri Jasa Keuangan Provinsi Jawa Barat Posisi Juli 2025 Tumbuh Positif Dan Terjaga Stabil

Kinerja Industri Jasa Keuangan Provinsi Jawa Barat Posisi Juli 2025 Tumbuh Positif Dan Terjaga Stabil
Kinerja Industri Jasa Keuangan Provinsi Jawa Barat Posisi Juli 2025 Tumbuh Positif Dan Terjaga Stabil
0 Komentar

KURASI MEDIA – Kantor Otoritas Jasa Keuangan Provinsi Jawa Barat (KOBD) menilai Industri Jasa Keuangan (IJK) di Provinsi Jawa Barat sampai dengan posisi Juli 2025 tetap tumbuh positif walaupun mengalami perlambatan.

Perkembangan Perbankan

Sektor Perbankan di Jawa Barat menunjukkan pertumbuhan positif (year on year) tercermin dari beberapa indikator, antara lain Total Aset, Dana Pihak Ketiga (DPK) dan Kredit, dengan tingkat pertumbuhan masing-masing pada posisi Juli 2025 sebesar 1,78 persen; 4,39 persen; dan 2,79 persen.

Tingkat risiko kredit yang direfleksikan oleh rasio Non-Performing Loan (NPL) relatif terjaga dalam batas threshold dengan nilai 3,58 persen. Berikutnya, fungsi intermediasi yang tercermin dari Loan to Deposit Ratio (LDR) juga terlihat optimal dengan rasio sebesar 90,80 persen.

Baca Juga:Tingkatkan Ekonomi Daerah, OJK Dorong Pengembangan Peternak Sapi Perah di Jawa BaratOJK Apresiasi Jawa Barat dalam Puncak Hari Indonesia Menabung dan Bulan LiterasiI Keuangan 2025

Berdasarkan data sebaran penyaluran kredit di Indonesia, penyaluran kredit Bank Umum di Jawa Barat mencapai Rp655 triliun (tumbuh 1,51 persen YoY). Secara nasional, Jawa Barat merupakan provinsi kedua dengan penyaluran kredit terbesar setelah DKI Jakarta dengan market share mencapai 7,87 persen terhadap total kredit nasional.

Berdasarkan sektor ekonomi (bukan bank), penyaluran kredit terbesar disalurkan ke Rumah Tangga sebesar Rp429,01 triliun (meningkat 6,87 persen YoY) dan Industri Pengolahan sebesar Rp164,03 triliun (menurun 0,19 persen YoY).

Perlambatan penyaluran kredit disebabkan oleh penurunan kredit yang cukup signifikan pada sejumlah sektor, antara lain sektor Pertanian, Kehutanan dan Perikanan menurun sebesar Rp5,61 triliun (18,04 persen), Pengangkutan dan Pergudangan menurun sebesar Rp2,14 triliun (6,79 persen) dan Perdagangan Besar dan Eceran menurun Rp2,47 triliun (1,90 persen). Hal tersebut dikarenakan adanya kenaikan risiko kredit pada sektor-sektor unggulan tersebut. Namun demikian, terdapat beberapa sektor yang membukukan pertumbuhan kredit dengan risiko tergolong rendah antara lain Real Estate tumbuh 16,41 persen YoY dengan NPL gross 1,17 persen, Konstruksi tumbuh 12,30 persen YoY dengan NPL gross sebesar 3,10 persen, dan Rumah Tangga tumbuh 6,87 persen YoY dengan NPL gross 3,26 persen.

Apabila dilihat dari fungsi intermediasi Bank dengan sebaran Kabupaten/Kota di wilayah kerja KOBD, untuk 5 (lima) Kabupaten/Kota dengan DPK terbesar berada di Kota Bandung (Rp240,195 triliun, share 33,30 persen), Kota Bekasi (Rp103,834 triliun, share 14,39 persen), Kota Bekasi (Rp59,54 triliun, share 8,25 persen), Kota Depok (Rp51,04 triliun, share 7,08 persen), Kabupaten Karawang (Rp41,43 triliun, share 5,74 persen). Untuk 5 (lima) Kabupaten/Kota dengan penyaluran kredit terbesar adalah Kabupaten Bekasi (Rp172,60 triliun, share 16,79 persen), Kabupaten Bogor (Rp142,29 triliun, share 13,84 persen), Kota Bandung (Rp130,46 triliun, share 7,38 persen) dan Kabupaten Karawang (Rp73,87 triliun, share 7,19 persen). Sementara itu, rasio NPL gross tertinggi berada di Kabupaten Cianjur (Rp1,33 triliun, 7,72 persen), Kota Sukabumi (Rp321 miliar, 5,47 persen), Kota Tasikmalaya (Rp581 miliar, 5,38 persen), Kabupaten Sukabumi (Rp945 miliar, 5,32 persen), dan Kota Bekasi (Rp733 miliar, 5,31 persen)

0 Komentar