KURASI MEDIA – Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Provinsi Jawa Barat bersama Pemerintah Provinsi Jawa Barat mendorong penguatan pembiayaan berkelanjutan untuk mendukung revitalisasi lahan kritis melalui pengembangan kakao, kelapa dan kopi sebagai komoditas perkebunan rakyat yang bernilai ekonomi dan berwawasan lingkungan. Dukungan tersebut ditandai dengan kegiatan Kick Off Revitalisasi Lahan Kritis melalui Gerakan Tanam Kakao dan Kelapa yang dilaksanakan di Desa Nagrak, Kecamatan Cangkuang, Kabupaten Bandung, Kamis (22/1), sebagai wujud sinergi lintas sektor dalam membangun ekosistem pembiayaan hijau di daerah.
Kakao merupakan salah satu komoditas strategis yang berpotensi meningkatkan pendapatan petani dan mendukung perekonomian daerah, seiring tren peningkatan harga global. Namun, penurunan luas areal tanam dan produktivitas di Jawa Barat memerlukan dukungan penguatan pembiayaan serta pengelolaan perkebunan yang berkelanjutan. Menanggapi hal tersebut, OJK Provinsi Jawa Barat bersama Pemerintah Provinsi Jawa Barat mendorong revitalisasi sekitar 15 ribu hektare lahan kritis di sembilan kabupaten melalui pengembangan perkebunan kakao dan kelapa yang dilaksanakan secara bertahap hingga tercapai kemandirian usaha.
Kepala OJK Provinsi Jawa Barat Darwisman menyampaikan bahwa inisiatif ini sejalan dengan implementasi Taksonomi Hijau OJK, “Pengembangan kakao berkelanjutan didorong melalui skema kemitraan terpadu (closed loop) yang melibatkan petani, offtaker, dan industri jasa keuangan. Skema ini bertujuan memperkuat akses pembiayaan bagi petani, memberikan kepastian pasar, serta mendukung pengelolaan risiko pembiayaan secara prudent,” ujar Darwisman.
Baca Juga:Gelar Golfinity Swing Pro-Am Tournament dan Grand Launching Ekosistem Golf TerintegrasiDaftar Lengkap HP Xiaomi yang Kebagian Beta HyperOS 3.1 Global
Berdasarkan kajian awal, kebutuhan investasi untuk rehabilitasi lahan kritis menjadi perkebunan kakao diperkirakan berkisar antara Rp125 juta sampai dengan Rp175 juta per hektare. Sejumlah perbankan telah menyatakan kesiapan untuk mendukung pembiayaan sesuai ketentuan dan prinsip kehati-hatian, antara lain PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat dan Banten Tbk., PT Bank Mandiri (Persero) Tbk. PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk., dan PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk.
“Dukungan industri perbankan diarahkan pada penyediaan akses kredit dan pembiayaan yang sehat dan berkelanjutan. Hal ini merupakan bagian dari implementasi Undang-Undang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (P2SK) serta Peraturan OJK Nomor 19 Tahun 2025 tentang kemudahan akses pembiayaan bagi UMKM,” tambah Darwisman.