Kedua, untuk desa atau kelurahan yang memiliki tanah carik namun lokasinya dinilai tidak strategis, Bupati menginstruksikan agar dilakukan proses ruslah (pertukaran tanah) dengan pihak terkait.
Ketiga, bagi sekitar 20 desa yang sama sekali tidak memiliki tanah carik desa, Bupati menentukan bahwa pembelian tanah akan dilakukan melalui skema kerja sama dengan Alokasi Dana Perimbangan Desa (ADPD) Kabupaten Bandung.
Berangkat dari kondisi tersebut, Bupati Kang DS mengeluarkan instruksi tegas kepada Kepala Dinas Koperasi dan UMKM Kabupaten Bandung, Dindin Syahidin dan jajarannya untuk segera menyusun rencana aksi dalam percepatan pembangunan gerai koperasi bagi seluruh unit KDMP di wilayah Kabupaten Bandung.
Baca Juga:Perkuat Nilai Kerja sebagai Ibadah, PLN Icon Plus Jabar Wujudkan Kepedulian Sosial lewat TJSLDukung Program JKN, Pemda Kabupaten Cianjur dan Kota Sukabumi Terima Penghargaan di UHC Awards 2026
“Sesuai instruksi Pak Presiden dan Menteri Koperasi, saya minta tahun 2026 ini seluruh koperasi KDMP harus memiliki gerai atau kantor sendiri yang layak. Bagi yang masih susah tanahnya, segera carikan solusinya karena pembangunannya akan dilakukan oleh pusat,” kata Bupati.
“Selain itu saya minta program dana bergulir tanpa bunga dan tanpa jaminan harus terus berjalan karena itu janji politik saya. Tolong lebih luas lagi penerima manfaatnya agar perekonomian ini tumbuh,” tambahnya.
Kepala Dinas Koperasi dan UMKM Kabupaten Bandung, Dindin Syahidin, menyampaikan bahwa jajarannya siap menjalankan instruksi Bupati Bandung tersebut. Menurutnya, program pembangunan gerai koperasi ini akan menjadi prioritasnya di tahun 2026 ini.
“Kami siap menjalankan instruksi Bupati tentang percepatan pembangunan gerai fisik Koperasi KDMP dan perluasan program dana bergulir tanpa bunga tanpa jaminan yang menjadi program unggulan Bupati Bandung,” jelas Dindin.