“Selama ini produksi, pembiayaan, pendampingan, dan pasar sering berjalan sendiri-sendiri. Contract farming dapat menyatukannya dalam satu ekosistem: petani berproduksi karena pasarnya tersedia, pembiayaan masuk karena ada kepastian pembeli, dan SPPG mendapatkan kepastian pasokan,” kata Idham.
Untuk mempercepat penerapannya, Gerbang Tani mengusulkan Badan Gizi Nasional (BGN) bersama kementerian/lembaga terkait mengembangkan pilot project contract farming SPPG di sejumlah sentra produksi pangan. Model tersebut dapat dimulai dengan pemetaan kebutuhan pangan SPPG dan kapasitas produksi kelompok tani, peternak, pembudidaya ikan, serta koperasi di wilayah sekitar, kemudian diperkuat dengan pendampingan, standar keamanan pangan, teknologi, dan akses pembiayaan.
SPPG yang berhasil membangun kemitraan berkelanjutan dengan produsen pangan lokal juga dapat diberikan insentif atau penghargaan, sehingga tercipta dorongan positif untuk memperkuat rantai pasok pangan berbasis produksi rakyat.
Baca Juga:Mandiri Sekuritas Gelar Growin’ Carnaval, Promo HUT untuk Investasi Pasar ModalRatusan Komunitas Honda Vario Ramaikan Vario Evo160 Night Ride di Bandung
Menurut Idham, gagasan tersebut sejalan dengan agenda besar Presiden Prabowo mengenai swasembada pangan, penguatan ekonomi rakyat, pengentasan kemiskinan, dan pembangunan perdesaan.
“Ini bukan mengubah desain besar MBG, tetapi memperbesar daya ungkit kebijakan strategis Presiden. Jika daya beli negara melalui SPPG dihubungkan dengan produksi rakyat, MBG akan menjadi investasi ganda: investasi membangun generasi Indonesia yang sehat sekaligus investasi membangun petani yang lebih sejahtera dan desa yang lebih kuat,” tegasnya.
“Anak Indonesia tumbuh sehat karena memperoleh pangan bergizi, dan petani Indonesia semakin sejahtera karena merekalah yang memproduksi pangan tersebut. Inilah efek pengganda MBG yang perlu kita bangun bersama,” pungkas Idham.