“Warga yang menebang mangrove satu pohon harus tanam 10 pohon baru, kalau ada warga yang menikah menanam 10 pohon, kalau ada ternak yang makan mangrove maka pemiliknya harus tanam 10 pohon. Ini masih berjalan sampai sekarang,” jelasnya.
Seorang warga Dukuh Wonorejo, Desa Timbulsloko, Masripah, juga menuturkan hal yang sama. Selama bertahun-tahun tingga di sana, ia sudah beberapa kali harus meninggikan lantai dan rumahnya agar air pasang tidak masuk ke rumah. Hampir semua hasil kerja keras terkadang habis untuk memperbaiki rumah.
“Sudah lama dialami warga sini. Kalau bisa pasang pemecah ombak biar tidak besar sampai sini (daratan). Semoga dengan kegiatan ini dan adanya Giant Sea Wall nanti bisa mengurangi rob,” ujarnya.
Baca Juga:Pangdam IV/Diponegoro Berganti, Gubernur Ahmad Luthfi Tekankan Peningkatan KolaborasiCegah Stunting di Kabupaten Bekasi, Alfamidi Kembali Salurkan Ribuan Telur
Sementara itu, Gubernur Jawa Tengah Ahmad Luthfi, mengatakan, penanaman mangrove menjadi salah satu langkah pencegahan untuk mengurangi dampak abrasi dan banjir rob yang selama ini mengancam pesisir Jawa Tengah, terutama di pesisir utara (Pantura).
Menurut dia, persoalan kerusakan pesisir, banjir rob, hingga penurunan muka tanah yang membutuhkan penanganan terpadu. Salah satu upaya yang telah dilakukan Pemprov Jateng adalah gerakan Mageri Segoro. Sepanjang 2025, program tersebut mencatat penanaman sekitar 2,34 juta batang mangrove di lahan seluas 257 hektare, tersebar di 107 desa, 54 kecamatan, dan 17 kabupaten/kota. Namun, Luthfi mengakui tidak semua mangrove yang ditanam mampu bertahan.
“Ada yang hidup, ada yang mati, ada yang hilang. Adanya penggunaan HexBricks dapat mendukung keberhasilan pemulihan mangrove di kawasan pesisir. Tapi Pemprov Jateng berharap Giant Sea Wall bisa menjadi salah satu solusi dalam mengurangi keruso di pesisir Pantura.” ujarnya.
Menko IPK Agus Harimurti Yudhoyono menyampaikan mangrove berperan membantu meredam energi gelombang laut sehingga dapat mengurangi dampak abrasi di pesisir. Perlindungan Pantura dilakukan melalui pendekatan hybrid, yakni memadukan pembangunan infrastruktur fisik berupa tanggul pantai maupun tanggul laut dengan solusi berbasis alam.
Pendekatan tersebut menjadi bagian dari strategi menghadapi kenaikan permukaan air laut dan penurunan muka tanah yang mengancam permukiman serta aktivitas ekonomi masyarakat pesisir.