“Kita tahu bahwa kolaborasi ini menjadi kunci paling pokok agar inovasi-inovasi, pemikiran-pemikiran yang ada di kampus itu bisa menginspirasi kebijakan yang ada di pemerintah,” jelasnya.
Bagi Wawan, tata kelola kolaboratif juga perlu menjangkau dunia usaha dan masyarakat. Dengan demikian, penyelesaian persoalan pembangunan tidak hanya menjadi tanggung jawab pemerintah, melainkan melibatkan pihak-pihak yang memiliki sumber daya dan keahlian sesuai kebutuhan.
Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Hukum Universitas Negeri Makassar, Supriadi Torro menilai, sambutan Gubernur Jateng memperlihatkan gaya kepemimpinan yang humanis.
Baca Juga:Raih Mandaya Award 2026, Jawa Tengah Sabet Predikat Provinsi Terbaik Pengentasan KemiskinanJaga Air Tanah dari Rumah, Pemprov Jateng Gelorakan Gerakan Sak Omah Sak Sumur Resapan
“Apa yang beliau angkat sebagai satu persoalan, kemudian diberi solusi. Semua langkah-langkahnya terukur,” ujarnya.
Supriadi menilai orientasi pelayanan menjadi salah satu hal penting yang tercermin dari pemaparan Ahmad Luthfi. Ia menangkap adanya penekanan agar pemerintah memastikan masyarakat mendapatkan pelayanan yang dibutuhkan.
Supriadi juga melihat pentingnya perguruan tinggi sebagai mitra pemerintah. Menurutnya, kapasitas keilmuan kampus dapat membantu pemerintah menentukan arah kebijakan sekaligus mengevaluasi persoalan yang belum terselesaikan.
Sebagai informasi, Pemerintah Provinsi Jawa Tengah telah menjalin kerja sama dengan 123 perguruan tinggi di wilayahnya melalui berbagai program. Bentuknya berupa Kuliah Kerja Nyata (KKN), desalinasi, pendampingan usaha, pendataan rumah tidak layak huni, hingga penanganan stunting.
Sementara itu, Gubernur Jawa Tengah Ahmad Luthfi menyatakan pentingnya keterlibatan perguruan tinggi dalam menjawab berbagai persoalan pembangunan daerah. Salah satunya melalui kegiatan KKN tematik dan pendampingan desa binaan.
Luthfi mengatakan, sejumlah tantangan yang dihadapi Jawa Tengah, mulai dari penanganan rob di wilayah pesisir, kebutuhan tenaga kerja siap pakai, hingga peningkatan kualitas sumber daya manusia. Menurutnya, persoalan tersebut membutuhkan kontribusi berbagai disiplin ilmu, termasuk ilmu sosial dan politik.
Ia menekankan pembangunan juga harus menyentuh kualitas manusia secara menyeluruh. Karena itu, FISIP diharapkan mengambil peran dalam memahami persoalan sosial dan memberikan kontribusi terhadap arah pembangunan daerah. (*)