KURASI MEDIA – Sejumlah akademisi ilmu sosial dan politik berbagai perguruan tinggi di Indonesia menyoroti kepemimpinan Gubernur Jawa Tengah, Ahmad Luthfi. Meraka menilai gaya kepemimpinannya yang dinilai merakyat, humanis, serta terbuka terhadap kolaborasi dengan kalangan akademisi dalam menyelesaikan persoalan masyarakat.
Penilaian tersebut disampaikan seusai acara Welcoming Dinner Forum Dekan Fakultas Ilmu-Ilmu Sosial Perguruan Tinggi Negeri se-Indonesia (Fordekiis) di Gedung Gradhika Bhakti Praja Semarang, Jumat 23 Oktober 2026.
Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik (FISIP) Universitas Mulawarman, Kalimantan Timur, Finnah Fourqoniah menilai, Gubernur Luthfi mampu menjelaskan berbagai persoalan Jawa Tengah sekaligus langkah yang ditempuh untuk mengatasinya.
Baca Juga:Raih Mandaya Award 2026, Jawa Tengah Sabet Predikat Provinsi Terbaik Pengentasan KemiskinanJaga Air Tanah dari Rumah, Pemprov Jateng Gelorakan Gerakan Sak Omah Sak Sumur Resapan
“Saya tadi mendengarkan sambutan Pak Gubernur. Amazing. Senang banget. Ia memahami konteks permasalahan dan mencoba membuat kegiatan-kegiatan atau program yang memang mengentaskan masalah-masalah itu,” ujarnya.
Sebagai akademisi, Finnah memandang kemampuan memahami persoalan daerah sebagai hal mendasar dalam kepemimpinan. Ia menilai Ahmad Luthfi tidak sekadar menyampaikan program, tetapi juga menunjukkan kepekaan terhadap kondisi masyarakat yang menjadi sasaran kebijakan.
“Beliau memiliki kepekaan yang tinggi terhadap permasalahan tersebut. Banyak daerah tidak punya itu,” ungkapnya.
Ia berharap pendekatan yang diterapkan di Jawa Tengah dapat menjadi referensi bagi daerah lain. Ia secara khusus menyoroti keterlibatan perguruan tinggi dalam membantu pemerintah merumuskan penyelesaian berbagai persoalan pembangunan.
Setali tiga uang, Ketua Fordekiis sekaligus mantan Dekan FISIPOL Universitas Gadjah Mada (UGM), Wawan Mas’udi menilai, Gubernur Luthfi memiliki karakter kepemimpinan yang dekat dengan masyarakat dan mampu menempatkan persoalan warga sebagai prioritas.
“Dari gaya maupun dari sisi kebijakan yang diambil, ia salah satu tipe gubernur yang sangat merakyat, down to earth (membumi), dan menjadikan persoalan masyarakat sebagai prioritas untuk diselesaikan,” tuturnya.
Menurutnya, prinsip collaborative governance (pemerintahan kolaboratif) yang diusung oleh Pemprov Jateng membuka ruang bagi berbagai pihak untuk terlibat dalam proses pembangunan.
Baca Juga:“Tap Tap Langsung Pesan!” Pesona island girl, no na x Shopee Warna Musik Segar di 11.11 Big SaleTaj Yasin Kunjungi Keluarga Syabilla, Pemprov Jateng Evaluasi Keamanan Porprov
Ia menjelaskan, hubungan pemerintah dengan perguruan tinggi semestinya berjalan dua arah. Kampus memiliki hasil penelitian, inovasi, dan kapasitas keilmuan yang dapat menjadi masukan kebijakan. Sebaliknya, persoalan yang dihadapi pemerintah bisa menjadi bahan kajian akademik untuk menemukan solusi yang dapat diterapkan.