Karena itu, menahan laju kemiskinan di tengah badai ekonomi tidak hanya memerlukan program bantuan, tetapi juga upaya bersama untuk menciptakan kebijakan yang lebih inklusif dan responsif terhadap kebutuhan mereka yang paling terdampak.
Upaya tersebut membutuhkan kolaborasi berbagai pihak yang memiliki sumber daya, pengetahuan, dan jangkauan yang saling melengkapi.
Dalam konteks inilah kontribusi berbagai aktor non-pemerintah menjadi semakin penting untuk melengkapi upaya negara dalam memperkuat ketahanan masyarakat.
Baca Juga:Program JKN Makin Kuat, Cetak SDM Sehat untuk Indonesia HebatTingkatkan Budaya #Cari_Aman, Polda Jabar dan Honda Gelar Kompetisi Safety Riding 2026
Sektor filantropi Indonesia sesungguhnya telah lama memainkan peran penting dalam upaya pengentasan kemiskinan.
Berbagai organisasi filantropi secara konsisten menjalankan program yang mencakup bantuan sosial, pemberdayaan ekonomi, peningkatan akses pendidikan, layanan kesehatan, hingga penguatan kapasitas masyarakat di tingkat akar rumput.
Komitmen ini tercermin dalam Indonesia Philanthropy Outlook 2024, yang menempatkan isu kemiskinan sebagai salah satu dari lima prioritas program utama lembaga-lembaga filantropi di Indonesia.
Fakta ini menunjukkan bahwa pengentasan kemiskinan telah menjadi perhatian bersama yang terus diupayakan oleh berbagai organisasi filantropi di tanah air.
Namun, besarnya tantangan yang dihadapi saat ini menunjukkan bahwa dampak yang lebih luas tidak dapat dicapai melalui upaya yang berjalan sendiri-sendiri.
Berbagai sumber daya, pengetahuan, dan jaringan yang dimiliki pemerintah, sektor swasta, filantropi, organisasi masyarakat sipil, dan akademisi perlu dihubungkan dalam sebuah agenda bersama yang lebih terarah dan terkoordinasi.
Di sinilah kolaborasi multipihak bergeser dari sekadar wacana normatif menjadi kebutuhan strategis.
Baca Juga:OJK Jawa Barat Dorong Generasi Muda Bijak Kelola Keuangan di Era DigitalOJK Jawa Barat Perkuat Literasi dan Inklusi Keuangan Bagi Penyandang Disabilitas Melalui Program DIA KITA
Yang dibutuhkan bukan hanya tambahan sumber daya, melainkan sebuah mekanisme yang mampu menyelaraskan visi, menghubungkan kapasitas, dan mendorong aksi kolektif lintas sektor agar berbagai program yang dijalankan dapat saling menguatkan, menghindari tumpang tindih, dan menghasilkan dampak yang lebih optimal bagi masyarakat.
Salah satu upaya kolaborasi untuk menjawab kebutuhan tersebut adalah melalui pembentukan Multi-Stakeholder Forum (MSF) Pengentasan Kemiskinan.
MSF dibentuk pada Agustus 2025 oleh Perhimpunan Filantropi Indonesia (PFI), Forum Zakat (FOZ), dan Humanitarian Forum Indonesia (HFI) sebagai platform kolaboratif untuk menyelaraskan dan mensinergikan organisasi filantropi, aktor pemerintah, sektor swasta, serta kalangan akademisi dalam upaya bersama mengentaskan kemiskinan di Indonesia.