KURASI MEDIA – Pelemahan nilai tukar rupiah dalam beberapa waktu terakhir berdampak langsung pada kehidupan sehari-hari masyarakat.
Ketika nilai rupiah tertekan, biaya produksi dan distribusi cenderung meningkat, yang kemudian dapat mendorong kenaikan harga pangan, transportasi, dan berbagai kebutuhan pokok lainnya.
Bagi jutaan keluarga berpenghasilan rendah dan kelompok rentan, tekanan ekonomi tersebut dapat menjadi ancaman yang jauh lebih serius.
Baca Juga:Program JKN Makin Kuat, Cetak SDM Sehat untuk Indonesia HebatTingkatkan Budaya #Cari_Aman, Polda Jabar dan Honda Gelar Kompetisi Safety Riding 2026
Kenaikan harga kebutuhan pokok, bahkan hanya beberapa ribu rupiah saja, dapat menjadi perbedaan antara mampu memenuhi kebutuhan dasar atau harus mengorbankan kesehatan dan pendidikan keluarga.
Data Badan Pusat Statistik (BPS) September 2025 menunjukkan Indonesia masih memiliki 23,36 juta penduduk miskin. Di luar angka tersebut, terdapat kelompok masyarakat rentan yang jumlahnya jauh lebih besar dan dapat kembali jatuh ke dalam kemiskinan ketika menghadapi guncangan ekonomi.
Ketika biaya transportasi, pangan, dan kebutuhan sehari-hari meningkat secara bersamaan, kelompok ini menjadi yang paling rentan terdorong ke bawah garis kemiskinan.
Dalam banyak kasus, mereka terpaksa mengurangi konsumsi pangan bergizi, menunda akses layanan kesehatan, atau mengorbankan kebutuhan pendidikan demi mempertahankan keberlangsungan hidup keluarga.
Dalam situasi ekonomi yang penuh ketidakpastian, tantangannya bukan hanya mengurangi jumlah penduduk miskin, tetapi juga mencegah semakin banyak masyarakat rentan terjatuh ke dalam kemiskinan.
Kondisi ini menunjukkan bahwa pendekatan penanggulangan kemiskinan yang berjalan secara sektoral tidak lagi memadai.
Bantuan sosial tetap penting sebagai instrumen perlindungan jangka pendek, tetapi tidak cukup untuk membangun ketahanan masyarakat menghadapi krisis yang semakin kompleks.
Baca Juga:OJK Jawa Barat Dorong Generasi Muda Bijak Kelola Keuangan di Era DigitalOJK Jawa Barat Perkuat Literasi dan Inklusi Keuangan Bagi Penyandang Disabilitas Melalui Program DIA KITA
Di tengah tekanan ekonomi global, perubahan iklim, dan keterbatasan ruang fiskal negara, tidak ada satu aktor maupun satu instrumen kebijakan yang mampu menjawab tantangan tersebut sendirian.
Kemiskinan bukan sekadar persoalan pendapatan, melainkan juga berkaitan dengan akses terhadap pendidikan, kesehatan, pekerjaan yang layak, perlindungan sosial, serta kemampuan masyarakat menghadapi berbagai guncangan ekonomi dan lingkungan.
Ini juga dipengaruhi oleh kebijakan yang belum sepenuhnya berpihak pada masyarakat miskin dan kelompok rentan, sehingga akses terhadap peluang ekonomi, layanan dasar, dan perlindungan sosial masih belum merata.