Ketika Logika Komando Masuk ke Ruang Sipil
Barak dibangun agar perintah dijalankan, sedangkan republik dibangun agar perintah dapat dipertanyakan. Kalimat itu terdengar sederhana, namun seluruh sejarah demokrasi bertumpu di atas perbedaan tersebut.
Di ruang sipil, kritik bukan gangguan. Kritik adalah mekanisme koreksi. Perbedaan bukan ancaman. Perbedaan adalah sumber pembelajaran.
Musyawarah memang lebih lambat daripada komando, tetapi republik tidak pernah memilih kebebasan karena efisien. Republik memilih kebebasan karena hanya melalui kebebasan rakyat dapat tetap menjadi pemilik negara, bukan sekadar objek yang diatur olehnya.
Baca Juga:Tevis Foundation Gelar Pelatihan Gratis untuk Guru Ngaji dan Madrasah di Kabupaten BandungGEKRAFS Kota Bandung Resmi Dilantik, Kolaborasi Jadi Kunci Pertahankan Status Kota Kreatif Dunia
Ironi mulai muncul ketika logika komando perlahan menjadi cara berpikir dalam mengelola kehidupan sipil.
Sedikit demi sedikit, negara tidak lagi sekadar mengatur. Negara ikut mengorganisasi, negara ikut mengarahkan, negara ikut menentukan, lalu negara ikut menjalankan.
Perubahan itu tampak administratif, padahal sesungguhnya bersifat filosofis. Yang sedang bergeser bukan hanya pembagian tugas antarlembaga, melainkan cara negara memandang rakyat.
Rakyat tidak lagi terutama dipahami sebagai warga yang memiliki kapasitas untuk mengurus kehidupan bersama. Rakyat semakin sering diposisikan sebagai penerima program, pelaksana instruksi, atau sasaran kebijakan yang harus dikelola secara efektif.
Kolonisasi Ruang Sipil yang Paling Sunyi
Barangkali inilah bentuk kolonisasi ruang sipil yang paling sunyi.
Tidak datang melalui larangan berkumpul. Tidak datang melalui pembubaran organisasi. Bahkan, tidak selalu datang melalui kekerasan.
Namun, ia datang melalui keyakinan bahwa negara selalu dapat mengelola kehidupan masyarakat lebih baik daripada masyarakat itu sendiri.
Baca Juga:Yili Indonesia Ajak Generasi Muda Bandung Peduli Lingkungan Melalui Edukasi Daur Ulang Sampah PlastikAstra Honda Berbagi Ilmu bersama SMK PANDU 2 Bogor
Di situlah republik mulai kehilangan sesuatu yang paling mendasar, bukan hanya ruang, melainkan kepercayaan.
Kepercayaan bahwa rakyat mampu membangun koperasi tanpa selalu diarahkan. Bahwa desa mampu menentukan prioritasnya tanpa terus-menerus menunggu desain dari atas.
Bahwa masyarakat sipil mampu menyelesaikan sebagian persoalannya tanpa setiap kali membutuhkan perluasan kewenangan negara.
Padahal, republik tidak pernah berdiri di atas anggapan bahwa negara mengetahui segala hal.
Republik berdiri di atas keyakinan yang jauh lebih berani: bahwa rakyat, dengan segala kekurangannya, harus tetap dipercaya menjadi subjek bagi kehidupannya sendiri.