RADAR JABAR – Membenahi rumah tidak layak huni (RTLH) bukan sekadar mengganti atap, memperbaiki lantai, atau memperkuat dinding.
Di Jawa Tengah, rumah tidak layak kerap menjadi bagian dari persoalan yang lebih besar, mulai dari penghasilan keluarga yang terbatas hingga pekerjaan yang tidak menentu. Karena itu, ketika Pemprov Jateng memperbaiki ribuan rumah, yang disentuh bukan semata bangunannya.
Memasuki usia ke-81, Jawa Tengah terus memperkuat pendekatan tersebut. Intervensi terhadap rumah berjalan berdampingan dengan upaya memperkuat keluarga yang menempatinya. Rumah dibuat lebih sehat dan aman, sementara persoalan pendidikan, pekerjaan hingga peluang meningkatkan penghasilan ikut dilihat.
Baca Juga:Hari Jadi Ke-81 Jateng: Akses Pendidikan Kian Luas dan Gratis, Harapan Tak Lagi TerkikisHari Jadi ke-81 Jateng: Ekonomi Makin Gemilang, Angka Kemiskinan Terus Berkurang
“Kita bantu tidak hanya rumahnya. Kalau anaknya ada yang putus sekolah, kita sekolahkan. Kalau butuh pekerjaan, bantuan sosialnya juga kita dorong,” kata Gubernur Jawa Tengah Ahmad Luthfi saat menyalurkan bantuan perbaikan RTLH di Desa Gondang, Sragen pada 4 Maret 2026.
Komitmen tersebut berjalan seiring dengan besarnya penanganan backlog perumahan di Jawa Tengah. Sepanjang 2025, sebanyak 274.514 unit berhasil ditangani. Capaian itu menurunkan backlog dari 1.332.968 unit pada awal 2025 menjadi 1.058.454 unit pada awal 2026.
Upaya tersebut berlanjut pada 2026. Hingga Triwulan II, penanganan backlog telah mencapai 65.449 unit. Penanganan berasal dari berbagai sumber, mulai APBN melalui BSPS, Dana Desa dan kementerian/lembaga, APBD Provinsi, APBD kabupaten/kota, hingga CSR dan Baznas. Dari APBD Provinsi Jawa Tengah sendiri, realisasi hingga Triwulan II mencapai 1.625 unit dari target 5.231 unit.
Besarnya penanganan tersebut juga menunjukkan bahwa fokus pemerintah tidak semata membangun rumah baru. Pada 2025, dari 17.510 unit yang ditangani melalui APBD Provinsi Jawa Tengah, sebanyak 17.170 unit merupakan peningkatan kualitas RTLH, sementara pembangunan baru sebanyak 340 unit. Artinya, intervensi terbesar diarahkan untuk membuat rumah yang sudah ditempati masyarakat menjadi lebih layak.
Data backlog awal 2026 memperkuat gambaran tersebut. Dari 1.058.454 unit backlog, sebanyak 762.064 unit merupakan backlog kelayakan, sedangkan backlog kepemilikan tercatat 296.390 unit.Di titik inilah perbaikan RTLH menjadi penting. Bantuan pemerintah tidak hanya mengurangi beban keluarga untuk memperbaiki bangunan yang selama ini sulit mereka tanggung sendiri, tetapi juga menciptakan lingkungan tempat tinggal yang lebih sehat dan aman. Namun, rumah yang sudah diperbaiki bukan berarti seluruh persoalan keluarga selesai.