Hal itu terlihat ketika Wakil Gubernur Jawa Tengah Taj Yasin Maimoen mengecek rumah Sailah (50), warga Desa Ayamputih, Kecamatan Buluspesantren, Kabupaten Kebumen, yang telah mendapat bantuan RTLH. Tak hanya memastikan rumahnya telah layak, Taj Yasin juga menanyakan kondisi ekonomi keluarganya.
Suami Sailah, Ade Suratman, masih merantau ke Cirebon sebagai pedagang cilok, sementara Sailah bekerja sebagai pembantu rumah tangga. Penghasilan keduanya masih pas-pasan. Anak sulung mereka yang telah lulus SMA pun belum mendapatkan pekerjaan.Taj Yasin kemudian berupaya menghubungkan anak Sailah dengan peluang kerja dan peningkatan keterampilan, mulai bursa kerja, pelatihan vokasi hingga magang, termasuk peluang ke Jepang jika tersedia.
“Anaknya sudah lulus SMA. Kita coba link-kan (hubungkan) ke dunia usaha atau pekerjaan,” ujarnya.Bagi Sailah, bantuan itu membuat perubahan yang sebelumnya sulit diwujudkan menjadi nyata. Rumah yang dulu masih berlantai tanah dan belum diplester, kini lebih layak ditempati.
Baca Juga:Hari Jadi Ke-81 Jateng: Akses Pendidikan Kian Luas dan Gratis, Harapan Tak Lagi TerkikisHari Jadi ke-81 Jateng: Ekonomi Makin Gemilang, Angka Kemiskinan Terus Berkurang
“Terima kasih banyak atas bantuannya. Rumah jadi bagus. Dulu rumah masih tanah, temboknya belum diplester. Sekarang sudah lebih layak,” tutur Sailah, 14 Juli 2026.
Hal serupa dirasakan Hadi Mulyono, warga Kudus, mengaku telah lama ingin memperbaiki rumahnya. Namun, kemampuan ekonomi membuat keinginan tersebut sulit diwujudkan.
“Senang sekali dapat bantuan dari Gubernur Ahmad Luthfi. Dulu punya keinginan mau bangun atau perbaiki rumah ini, tetapi mengumpulkan uang dari dulu nggak cukup-cukup. Tertolong sekali dengan adanya bantuan dari Pak Luthfi ini,” ujar Hadi pada 29 Juni 2026.
Dua kesaksian itu menggambarkan manfaat paling nyata dari program RTLH. Ketika biaya memperbaiki rumah berada di luar kemampuan keluarga, intervensi pemerintah membuat keinginan tersebut akhirnya dapat diwujudkan.
Pada saat yang sama, skala persoalan membuat pekerjaan tersebut belum selesai. Hingga Triwulan II 2026, masih terdapat 993.005 unit backlog yang membutuhkan penanganan.
Karena itu, pekerjaan rumah Jawa Tengah bukan hanya mempercepat penanganan hunian tidak layak, tetapi juga memastikan intervensi tersebut memberi dampak yang lebih panjang bagi keluarga penerima.
Memasuki usia ke-81, langkah tersebut menjadi bagian dari upaya Jawa Tengah menangani kemiskinan dari berbagai sisi. Rumah yang sehat dan aman memang menjadi kebutuhan dasar, tetapi keluarga yang menempatinya juga membutuhkan kesempatan untuk tumbuh. (*)