Pokja PUG diharapkan menjadi penggerak koordinasi dan sinergi lintas perangkat daerah. Sementara focal point bertugas memastikan perspektif gender masuk dalam program dan kegiatan masing-masing OPD.
Dengan penguatan kelembagaan tersebut, pelaksanaan PUG tidak hanya menjadi tanggung jawab satu dinas. Seluruh OPD diharapkan memiliki peran dalam mengidentifikasi kebutuhan masyarakat, menyusun program yang responsif, hingga mengevaluasi manfaat pembangunan bagi kelompok sasaran.
Christian menegaskan, keberhasilan pembangunan tidak cukup diukur dari banyaknya program yang terlaksana maupun besarnya anggaran yang terserap. Hal terpenting adalah memastikan manfaatnya benar-benar dirasakan masyarakat secara adil.
Baca Juga:Syahlevi: Perda Rusun Harus Berpihak pada Kesejahteraan PenghuniDugaan Operasi Internal di Tubuh Polri: Dua Jenderal Disebut Ditahan, Nama Listyo Sigit Ikut Terseret
“Ukuran keberhasilan pembangunan bukan hanya berapa banyak program yang dijalankan atau anggaran yang terserap, tetapi juga apakah manfaatnya benar-benar dirasakan masyarakat. Karena itu, perspektif gender harus hadir sejak perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, sampai evaluasi. Dengan begitu, kebijakan yang dihasilkan bisa lebih tepat sasaran dan tidak mengabaikan kelompok masyarakat tertentu,” tambahnya.
Melalui pembahasan Raperda PUG, Pansus 19 DPRD Kota Bandung berharap pengarusutamaan gender dapat diterapkan secara lebih konsisten dan terukur. Dengan payung hukum yang lebih kuat, pembangunan di Kota Bandung diharapkan tidak hanya berorientasi pada capaian fisik, tetapi juga menjamin kesempatan berpartisipasi dan pemerataan manfaat bagi seluruh masyarakat.