KURASI MEDIA – Panitia Khusus (Pansus) 16 DPRD Kota Bandung menuntaskan pembahasan Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tentang Pengelolaan Sampah. Regulasi baru ini diharapkan menjadi langkah strategis untuk membenahi persoalan persampahan sekaligus mendorong perubahan sistem pengelolaan sampah di Kota Bandung.
Ketua Pansus 16 DPRD Kota Bandung, H. Andri Rusmana, S.Pd.I., M.A.P., menegaskan bahwa pembaruan regulasi pengelolaan sampah menjadi kebutuhan mendesak untuk menjawab persoalan persampahan yang selama ini menjadi tantangan serius bagi Kota Bandung.
Menurutnya, penanganan sampah tidak bisa lagi hanya mengandalkan pengangkutan dan pembuangan ke tempat pemrosesan akhir (TPA). Diperlukan perubahan paradigma secara mendasar dengan mengutamakan pengurangan dan pengolahan sampah sejak dari sumbernya.
Baca Juga:Pansus 19 DPRD Bandung Siapkan Payung Hukum Pembangunan Berperspektif GenderSyahlevi: Perda Rusun Harus Berpihak pada Kesejahteraan Penghuni
“Kita tidak bisa terus-menerus menyelesaikan persoalan sampah hanya dengan mengangkut dan membuangnya ke TPA. Bandung harus berani mengubah paradigma dari kumpul, angkut, buang menjadi pilah, olah, dan manfaatkan. Sampah harus diselesaikan sejak dari sumbernya, bukan sekadar dipindahkan dari satu tempat ke tempat lain,” ujar Andri dalam Rapat Paripurna DPRD Kota Bandung, Senin (09/11/2026).
Andri menjelaskan, Raperda yang telah dituntaskan pembahasannya oleh Pansus 16 tersebut memuat sepuluh substansi utama. Materinya mencakup penguatan tanggung jawab pemerintah daerah, perencanaan pengelolaan sampah, kewajiban pemilahan dari sumber, pengurangan dan penanganan sampah, hingga penguatan kelembagaan, pembiayaan, teknologi, pengawasan, serta penegakan hukum.
Regulasi baru tersebut nantinya akan menggantikan Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 9 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Sampah.
Salah satu poin penting dalam Raperda ini adalah kewajiban masyarakat untuk memilah sampah sejak dari sumbernya. Ketentuan tersebut juga diperkuat dengan tanggung jawab pengelola kawasan dan produsen dalam mengurangi serta menangani sampah yang dihasilkan.
Andri mengingatkan, keberhasilan regulasi tidak cukup hanya diukur dari pengesahan sebuah Peraturan Daerah. Komitmen Pemerintah Kota Bandung dalam menyediakan anggaran, infrastruktur, kelembagaan, serta sistem pengawasan menjadi faktor utama yang menentukan efektivitas pelaksanaannya.
“Jangan sampai kita memiliki Perda yang bagus di atas kertas, tetapi lemah dalam pelaksanaan. Pemerintah Kota Bandung harus menunjukkan keseriusan melalui anggaran yang memadai, infrastruktur yang siap, target yang terukur, dan pengawasan yang konsisten. Masyarakat membutuhkan solusi nyata, bukan sekadar regulasi baru,” tegasnya.