Ia juga menyoroti pentingnya memperkuat peran kecamatan dan kelurahan serta membangun kerja sama lintas sektor untuk mewujudkan sistem pengelolaan sampah yang terintegrasi.
Selain itu, Raperda tersebut membuka ruang pemberian insentif bagi masyarakat, lembaga, maupun badan usaha yang berprestasi dalam pengurangan sampah. Sebaliknya, disiapkan pula pengaturan disinsentif bagi pihak-pihak yang tidak memenuhi ketentuan.
Salah satu ketentuan penting dalam Raperda Pengelolaan Sampah adalah kewajiban bagi pengelola kawasan yang belum memiliki fasilitas pemilahan sampah untuk menyediakan fasilitas tersebut paling lama satu tahun sejak Perda diundangkan.
Baca Juga:Pansus 19 DPRD Bandung Siapkan Payung Hukum Pembangunan Berperspektif GenderSyahlevi: Perda Rusun Harus Berpihak pada Kesejahteraan Penghuni
Selain itu, peraturan pelaksanaan dari Perda Nomor 9 Tahun 2018 yang masih berlaku juga wajib disesuaikan paling lama satu tahun setelah Perda baru diundangkan.
Andri menilai, ketentuan tersebut harus menjadi momentum untuk mempercepat pembenahan tata kelola persampahan di Kota Bandung. Dengan demikian, perubahan regulasi tidak berhenti pada aspek administratif, tetapi benar-benar menghasilkan perbaikan yang dirasakan masyarakat.
“Kita ingin ada perubahan yang dapat dirasakan masyarakat. Lingkungan semakin bersih, sampah yang masuk ke TPA semakin berkurang, dan pengelolaan sampah semakin tertib, transparan, serta memberikan manfaat ekonomi bagi masyarakat,” jelasnya.
Andri menegaskan, rampungnya pembahasan Raperda bukan menjadi akhir dari upaya membenahi persoalan sampah di Kota Bandung. Tahap berikutnya justru menjadi pekerjaan penting, yakni memastikan seluruh ketentuan dalam regulasi tersebut dapat diterapkan secara konsisten.
Ia mendorong Pemerintah Kota Bandung segera menyiapkan berbagai kebutuhan implementasi, mulai dari peraturan pelaksanaan, penguatan program, dukungan anggaran, hingga kesiapan perangkat daerah.
“Pansus telah menyelesaikan tugas pembahasannya. Namun pekerjaan besar sesungguhnya adalah memastikan regulasi ini benar-benar dilaksanakan. DPRD akan terus menjalankan fungsi pengawasan agar kebijakan pengelolaan sampah memberikan dampak nyata bagi masyarakat,” ungkapnya.
Andri juga mengajak seluruh elemen masyarakat, komunitas lingkungan, akademisi, pelaku usaha, dan pemerintah untuk memperkuat kolaborasi dalam menyelesaikan persoalan persampahan.
Baca Juga:Dugaan Operasi Internal di Tubuh Polri: Dua Jenderal Disebut Ditahan, Nama Listyo Sigit Ikut TerseretSusi Sulastri: PUG Harus Jadi Bagian Kebijakan Pembangunan, Bukan Sekadar Program Perempuan
Menurutnya, upaya mewujudkan Bandung yang bersih membutuhkan keterlibatan semua pihak, termasuk perubahan perilaku masyarakat dan keberanian untuk memperbaiki sistem pengelolaan sampah secara menyeluruh.
“Bandung yang bersih tidak bisa diwujudkan oleh pemerintah sendirian. Dibutuhkan gerakan bersama, perubahan perilaku, dan keberanian memperbaiki sistem. Kita ingin meninggalkan warisan kebijakan yang bukan hanya mengatur sampah, tetapi benar-benar menyelesaikan persoalan sampah untuk generasi mendatang,” pungkas Andri.