Pro dan Kontra Pengembalian UUD 1945 Asli
Meski aspirasi pengembalian UUD 1945 asli semakin banyak disuarakan, tak sedikit pula yang menilai bahwa kembali ke UUD 1945 tanpa amandemen adalah langkah mundur. Beberapa argumen kontra menyebut:
UUD 1945 versi asli memberi kekuasaan sangat besar kepada Presiden.Tidak adanya pengaturan yang cukup tentang HAM dan sistem checks and balances.UUD 1945 asli disusun secara darurat pada masa revolusi kemerdekaan.
Namun kelompok pendukung balik menyatakan bahwa pengembalian ke UUD asli tidak berarti anti-demokrasi, selama dilakukan dengan kehendak rakyat dan semangat penyempurnaan.
Baca Juga:Tingkatkan Kesipsiagaan, Pemprov Jateng Intensifkan Pelatihan Kebencanaan Penyandang DifabelDemi Kedaulatan Pangan, Gubernur Jateng Minta Lahan Produktif Tetap Dipertahankan
Sidang Tahunan MPR 2025 bukan hanya menjadi agenda rutin kenegaraan, tapi juga berpotensi menjadi titik balik arah reformasi ketatanegaraan Indonesia. Desakan publik untuk mengembalikan UUD 1945 ke bentuk aslinya mencerminkan adanya kekhawatiran bahwa sistem saat ini terlalu liberal dan jauh dari nilai-nilai dasar bangsa.
Apakah pemerintahan Prabowo akan merespons aspirasi ini dengan langkah konkret? Publik akan terus menantikan hasil dari forum tertinggi negara tersebut. (*)