“Di Juwana ada sekitar 1.600 kapal ukuran di atas 30 GT. Saat ini banyak kapal sudah diikat karena tidak mampu membeli BBM nonsubsidi dengan harga keekonomian industri,” katanya.
Ia berharap usulan adanya harga khusus BBM solar nonsubsidi untuk nelayan kapal di atas 30 GT segera mendapatkan jawaban dari pemerintah pusat.
“Kami akan menunggu arahan dari Pak Gubernur ke depan seperti apa. Harapannya persoalan ini bisa mendapat pendampingan sampai tuntas sehingga operasional kapal nelayan bisa kembali berjalan,” katanya.
Baca Juga:Pekerja BRI Region 9 Bandung Salurkan Bantuan Sembako bagi Korban Kebakaran di CiseureuhEvaluasi LKPJ Disorot, DPRD Tekankan Rekomendasi untuk Perbaikan RKPD 2027
Berdasarkan data yang disampaikan, jumlah kapal perikanan aktif di Jawa Tengah dengan ukuran di atas 30 GT mencapai 2.224 unit. Kapal-kapal tersebut merupakan kewenangan pemerintah pusat dan menggunakan BBM solar industri.
Sesuai Peraturan Presiden Nomor 191 Tahun 2014 dan perubahan terakhir melalui Perpres Nomor 117 Tahun 2021, kapal maksimal 30 GT masih berhak memperoleh solar subsidi, sedangkan kapal di atas 30 GT diwajibkan menggunakan solar industri. (*)