Iqbal Maju Jadi Calon Tunggal Ketum Kadin Kabupaten Bandung, Usung Konsep ‘Kadin Kolaboratif’

Iqbal Maju Jadi Calon Tunggal Ketum Kadin Kabupaten Bandung, Usung Konsep ‘Kadin Kolaboratif’
Iqbal Maju Jadi Calon Tunggal Ketum Kadin Kabupaten Bandung, Usung Konsep ‘Kadin Kolaboratif’
0 Komentar

KURASI MEDIA — Pengusaha muda Mohamad Iqbal resmi mengembalikan formulir pencalonan sebagai Ketua Umum Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Kabupaten Bandung. Ia maju dengan membawa gagasan besar bertajuk “Kadin Kolaboratif” sebagai arah baru organisasi ke depan.

Pengembalian formulir dilakukan di Kantor Kadin Jawa Barat, Bandung, Selasa (5/5/2026), dengan diantar puluhan pendukung. Hingga batas akhir pendaftaran pukul 16.00 WIB, Iqbal tercatat sebagai satu-satunya kandidat yang mendaftar dalam Musyawarah Kabupaten (Mukab) X Kadin Kabupaten Bandung untuk masa bakti 2026–2031.

Iqbal menegaskan, konsep “Kadin Kolaboratif” bukan sekadar jargon, melainkan strategi konkret untuk memperkuat peran Kadin dalam mendorong pertumbuhan ekonomi daerah.

Baca Juga:bank bjb Dorong Generasi Muda dan UMKM Naik Kelas Lewat Seminar Career Compass di Universitas PasundanBRI BO Ciamis Berkolaborasi dengan Lembaga Sosial Salurkan Bantuan Sembako bagi Masyarakat  

“Hari ini saya resmi mengembalikan formulir sebagai calon Ketua Umum Kadin Kabupaten Bandung, dengan membawa sebuah gagasan besar yang saya yakini relevan dengan tantangan dan peluang ke depan, yaitu ‘Kadin Kolaboratif’,” ujar Iqbal saat ditemui di Kantor Kadin Jawa Barat, Jalan Sukabumi Bandung, Selasa (5/5/2026).

Ia menjelaskan, Kadin harus menjadi rumah besar yang terbuka dan mampu mengakomodasi berbagai kepentingan dunia usaha demi satu tujuan utama, yakni pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan.

“Kadin Kolaboratif bukan sekadar slogan, tetapi sebuah arah gerak. Kadin harus menjadi rumah besar yang terbuka, aktif, dan mampu menjembatani berbagai kepentingan demi pertumbuhan ekonomi daerah yang inklusif dan berkelanjutan,” katanya.

Menurut Iqbal, sinergi antara dunia usaha dan pemerintah menjadi faktor kunci dalam menciptakan kebijakan yang efektif dan berdampak langsung bagi masyarakat.

“Dunia usaha tidak bisa berjalan sendiri, dan pemerintah tidak bisa bekerja tanpa dukungan pelaku usaha. Kolaborasi ini harus menghasilkan kebijakan yang tepat sasaran, implementatif, dan berdampak nyata bagi masyarakat,” tegasnya.

Selain itu, ia menyoroti pentingnya merangkul seluruh potensi ekonomi, termasuk Anggota Luar Biasa (ALB) dan komunitas informal yang selama ini aktif namun belum terwadahi secara optimal.

“Mereka adalah kekuatan riil di lapangan. Dengan pendekatan kolaboratif, kita ingin memastikan tidak ada potensi yang terlewat dan tidak ada energi yang terbuang,” ungkapnya.

0 Komentar